Masihkah Ada Ekspor Pasir Laut ke Singapura?

Tongkang bermuatan pasir yang diduga pasir laut

Indonesia sebagai Negara kepulauan memang terkenal dengan kekayaan sumberdaya alamnya, baik sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Tidak mengherankan apabila banyak investor dari Negara tetangga yang tertarik untuk menanamkan sahamnya di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan eksplorasi sumberdaya alam. Sebut saja Freeport atau Newmont yang merajai eksplorasi tambang emas di Indonesia, dan masih banyak lagi jenis tambang lainnya. Eksplorasi sumberdaya alam yang sedemikian banyaknya itu tentu saja harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat supaya segala pelaksanaan kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah cukup banyak dijumpai kegiatan-kegiatan usaha yang berjalan tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

Pasir laut sebagai salah satu sumberdaya kelautan non hayati keberadaannya memang banyak yang mengincar untuk berbagai keperluan, salah satunya ialah sebagai bahan reklamasi pantai seperti yang terjadi di Singapura sejak tahun 1976. Sumber majalah Tempo menyebutkan bahwa pada tahun 1990 luas Negara Singapura ialah 580 KM2, namun peta pada tahun 2010 berubah menjadi 760 KM2. Hal inilah yang hingga saat ini dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghentikan ekspor pasir laut sebelum ada kesepakatan yang jelas mengenai garis perbatasan, selain alasan kerusakan lingkungan sebagai dampak penambangan pasir laut.

Pasir laut yang digunakan untuk mereklamasi pantai Singapura hampir semuanya berasal dari daerah Provinsi Kepulauan Riau karena memang daerah ini adalah daerah yang terdekat dengan Singapura dan ketersedian pasir laut yang sangat melimpah. Daerah Riau Kepulauan (laut dan pulau-pulaunya) adalah bagian dari jalur endapan bijih timah terbesar di dunia yang membentang dari Myanmar, Thailand, Malaysia, Kepulauan Riau, Bangka dan Belitung, terus ke Pulau Karimata di sebelah barat Kalimantan. Endapan bijih timah di daerah ini sebagian besar merupakan endapan residu sisa pelapukan batuan yang semula mengandung bijih timah tersebut. Perairan laut di kawasan ini merupakan laut dangkal dengan kedalaman sekitar 25 meter yang dikenal sebagai daerah Paparan Sunda (Sunda Shelf). Diyakini bahwa Paparan Sunda ini dahulunya adalah bagian daratan yang telah mengalami pelapukan dan pengikisan (erosi) yang telah berlangsung lama (peneplainisasi) dan kemudian mengalami genangan air laut. Dengan demikian, dapat diduga bahwa bagian-bagian tertentu dari dasar laut di kawasan ini sebagaimana terdapat di permukaan daratan (pulau-pulau) juga mengandung endapan bijih timah serta mineral-mineral berharga lainnya (www.mgi.esdm.go.id). Oleh karena itu patut dicurigai bahwa pasir laut yang banyak dikirim ke Singapura bukan semata-mata digunakan untuk keperluan reklamasi pantai, namun ada kemungkinan pemanfaatan mineral-mineral ikutan seperti timah dan kuarsa yang terkandung di sela-sela pasir laut tersebut.Contohnya adalah mineral kuarsa yang digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan kaca.

Petugas menghentikan kapal tongkang

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengusahaan pasir laut, Presiden telah membentuk sebuah tim yang diberi nama Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) dimana Menteri Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai ketua tim. Instrumen-instrumen yang menjadi payung hukum mulai dari pelaksanaan pengusahaan pasir laut hingga pengawasan dan pengendalian pengusahaan pasir laut telah diterbitkan. Ditjen PSDKP KKP sebagai tim pengawasan dan pengamanan pengusahaan pasir laut telah cukup banyak berpartisipasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan dan pemantauan pengusahaan pasir laut dilakukan baik di daratan maupun di laut. Khusus pengawasan pasir laut di laut, tim Ditjen PSDKP didukung oleh Kapal Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya.

Muatan batu pejal di atas tongkang

Ditjen PSDKP secara rutin mengadakan gelar operasi di laut baik secara terpadu maupun mandiri. Gelar operasi secara terpadu dilaksanakan bersama-sama dengan anggota TP4L yang terdiri dari beberapa instansi terkait, sedangkan gelar operasi secara mandiri dilakukan oleh Ditjen PSDKP dengan melibatkan Satker PSDKP di daerah. Khusus pengawasan ekspor pasir laut, lokasi pengawasan dititikberatkan di daerah perbatasan RI dan Singapura juga perairan di sekitar Kepulauan Riau. Mengapa di pilih lokasi ini?

Kucing-Kucingan di Perbatasan RI – Singapura

Perairan perbatasan RI dan Singapura memang merupakan perairan yang cukup strategis untuk membawa masuk pasir laut dari Kepulauan Riau menuju Singapura. Ketika kran ekspor pasir laut masih dibuka, jalur ini bagaikan jalur sutra bagi kapal-kapal tongkang bermuatan pasir laut. Setiap hari berlalu lalang puluhan kapal tongkang baik siang maupun malam. Tidak mengherankan karena Singapura memang membutuhkan pasir laut dalam jumlah yang sangat banyak, sekitar 7,12 Miliar meter kubik, untuk mengurug dua kawasan yaitu pantai barat dan pantai timur Singapura. Seiring meningkatnya kuantitas ekspor pasir laut, semakin marak pula penambangan pasir laut secara illegal di Kepulauan Riau.

Tahun 2003 Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Keputusan Menteri No.117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Banyak pengusaha ekspor pasir laut yang protes terhadap kebijakan ini. Bagaimana tidak, ekspolitasi pasir laut yang berlebihan menyisakan dampak buruk bagi kelestarian ekosistem lingkungan pesisir. Bahkan beberapa pulau terancam hilang dari peta Indonesia karena hampir tenggelam. Biaya untuk rehabilitasi lahan sangat tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh daerah ataupun masyarakat. Nelayan juga secara tidak langsung terkena dampak karena daerah tangkapan ikan pasti semakin jauh. Keputusan untuk menghentikan ekspor pasir laut semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perdagangan No. 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir , Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk dan Humus). Hal inilah yang menjadi tantangan berat untuk pengawas Ditjen PSDKP dan anggota TP4L yang lain bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri tersebut tidak serta merta ekspor pasir laut berhenti 100 persen. Masih banyak pengusaha-pengusaha nakal yang tetap nekat untuk menambang dan mengekspor pasir laut ke Singapura yang tentu saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Menghadapi situasi yang demikian, memang harus mengambil tindakan yang mungkin tidak biasanya dilakukan. Diperlukan kepandaian mengatur strategi untuk mencegah keluarnya pasir laut Indonesia ke Singapura. Oleh karena itu, Ditjen PSDKP khususnya Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan melakukan gelar operasi pengawasan di laut pada siang dan malam hari. Bahkan tim juga pernah melakukan gelar operasi bertepatan dengan hari libur besar karena besar kemungkinan para pelaku ekspor pasir laut menduga pengawas dan kapal patroli akan libur pada kesempatan tersebut.

Sasaran utama operasi pengawasan pasir laut di perairan perbatasan antara Indonesia dan Singapura ialah mengamati kapal-kapal tongkang yang membawa muatan pasir laut atau menyerupai pasir laut. Namun tetap tidak menutup kemungkinan pemeriksaan dilakukan terhadap kapal nelayan yang dicurigai membawa muatan pasir laut. Operasi pengawasan pasir laut beberapa waktu yang lalu dilaksanakan di sekitar perairan perbatasan antara Indonesia dan Singapura, juga perairan di sekitar Pulau Babi, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Pulau Sugi Besar, bahkan sampai ke perairan Pulau Bintan. Tim menggunakan Kapal Pengawas Perikanan Hiu 004 untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap kapal tongkang maupun kapal nelayan.

Di daerah perairan perbatasan Indonesia dan Singapura, tim berhasil menghentikan dan memeriksa 3 (tiga) buah kapal tongkang yang diduga mengangkut pasir laut. Dari jarak jauh tongkang-tongkang tersebut memang terlihat membawa muatan yang bentuknya menyerupai gunung dan berwarna putih. Mungkin saja itu adalah pasir laut. Dengan gerakan perlahan, kapal pengawas bergerak menghadang pergerakan kapal tug boat beserta tongkangnya. Dari speaker kapal pengawas terdengar suara kapten kapal yang meminta kapten kapal tug boat untuk menghentikan kapalnya dan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung karena akan diperiksa oleh pengawas. Setelah kapal merapat, kapten kapal tug boat diminta naik ke atas kapal pengawas sambil membawa dokumen yang diperlukan.

Petugas Ditjen PSDKP KKP memeriksa dokumen kapal tongkang

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen kapal dan manifest ketiga kapal tongkang tersebut, ternyata barang yang dimuat di dalam tongkang tersebut adalah batu pejal (crushed stone) berwarna putih dalam ukuran kerikil sampai kerakal. Batu tersebut dibawa dari Malaysia menuju Singapura namun tidak diketahui kegunaan batu tersebut sesampainya di Singapura. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap dokumen-dokumen kapal, namun juga dengan memeriksa kondisi fisik muatan kapal tongkang tersebut. Pengawas harus melompat dari tongkang yang satu ke tongkang yang lain. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa muatan yang ada di atas tongkang benar-benar sesuai dengan data manifest kapal. Pemeriksaan sampel muatan tidak hanya dilakukan pada bagian atas/permukaan muatan namun juga pada bagian dasar muatan. Mengapa demikian? Berdasarkan pengalaman ketika gelar operasi pada tahun 2008 di perairan Kepulauan Riau, pasir laut sengaja disembunyikan dengan cara menutupinya memakai pasir granit. Sehingga apabila pengawas hanya memeriksa bagian atas/permukaan muatan pasti akan tertipu. Untuk mengecek bagian bawah/dasar muatan biasanya pengawas menggunakan pipa paralon sepanjang 3 meter kemudian menancapkannya hingga menyentuh bagian dasar tongkang, sehingga isi muatan yang sesungguhnya dapat diketahui.

Tidak ada salahnya mejeng dulu di sela-sela tugas pengawasan

Paska penghentian ekspor pasir laut, dan berdasarkan hasil pengawasan dan pengamatan di lapangan, dapat dikatakan bahwa sudah jarang ditemukan kapal tongkang yang mengangkut pasir laut ke Singapura atau Negara lain. Namun hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi tugas pengawasan pasir laut khususnya di perbatasan Indonesia dan Singapura juga di daerah lain. Justru dengan keadaan ini semakin membuat berat tugas pengawasan.

Iklan

Posted on 11 November 2011, in artikel, BMKT, kelautan, pasir laut, pengawasan and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. saya sangat setuju sekali dalam hal pelarangan penjualan pasir ke singapura karena merugikan indonesia. Dimana yang terjadi kerusakan ekosistem laut dan merugikan nelayan serta biaya yang sangat besar dikeluarkan indonesia untuk memperbaikinya. hukuman untuk para penjual pasir tembak mati di tempat dan bos pengusaha di hukum gantung saja. tidak ada istilah ham ham bila perlu ham di bubarkan saja. ham itu buatan luar yang ingin merusakan bangsa indonesia. Untuk pemerintah Indonesia harus tegassssss jangan takut. kalau takut namanya bodoh. yang punya negara kita sendiri. bangunanlah negara dan bangsa mu sendiri wahai pemimpin negara dan pemimpin daerah. sadarlah jangan menjual pasir dan lainnya yang merugikan bangsamu sendiri. jangan kau hancurkan negara mu sendiiri. jadilah pemimpin yang peduli pada bangsa dan rakyat mu…. hidup indonesia ku ……… jayalah selalu ………

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: